• Depan
  • › Kategori: Research
  • › Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Terhadap Lahan Enclave Dan...

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Terhadap Lahan Enclave Dan Kaitannya Dengan Pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser

Peneliti: Triono Edy

Spesies: -

No. Pustaka: TNGL-2.045.TRI.k

ABSTRAK

                Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Aceh Tenggara (KuaCane). Pendekatan yang adalah Yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris hanya sebagai penunjang, yaitu dengan milih beberapa informan yaitu Kepala Balai TNGL, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Langkat, Camat Bahorok, Kepala Resosrt TNGL wilayah Langkat, Unit Managemen Taman Nasional Gunun Leuser, dan Kepala Desa Batu Jongjong. Kemudian dianalisis dengan pendekatan Kualitatif dedukatif.

                Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum lahan enclave pada kawasan taman Nasional Guung Leuser masih berdasarkan pada Besluit Selfbesjuur No. 138 Tahun 1935 yang di tetapkan ke dalam tiga enclave yaitu lahan enclave Semberlin, lahan enclave sapo padang dan taman Nasional Gunung Leuser. Ketentuan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Langkat terhadap lahan enclave adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Keputusan Presiden Nomor 33.

Research lainnya