Menyoal Komitmen Data Spasial

Monitoring Kawasan dengan GIS/Remote Sensing

Oleh: Nurman Hakim
Staf Subdit Pemolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Dit KK

…Kualitas yang tampak di alam hanyalah karena perbedaan struktur geometric…(Euclid)

Begitu turun dari motor patroli, Tuwuh-seorang petugas Polhut- bergegas melaporkan temuan tunggak-tunggak kayu bekas tebangan dalam CA Rawa Danau kepada Kepala Seksi Serang BKSDA Jawa Barat. Rekan-rekan lainnya yang ikut mendengar tanpa banyak bertanya tentang lokasi. Semua Polhut disitu sudah hafal betul tempat kejadiannya. Sang Kepala Seksi segera memerintahkannya untuk mempersiapkan laporan tertulis sementara beberapa petugas lainnya melakukan penyisiran lapangan. Saat mengetikkan informasi lokasi muncul sedikit gangguan, bagaimana menjelaskannya kepada Kantor Balai agar mereka bisa dengan mudah mengetahui titik lokasi kejadian? Adegan singkat ini menunjukkan salah satu ketika data spasial dibutuhkan.

Dalam pengertian singkat, data Spasial adalah informasi yang memiliki referensi geografis. Keterangan yang menjelaskan ”dimana” dan dapat mengantarkan siapapun –setidaknya fikirannya- untuk sampai ke lokasi yang dimaksud(1). Monitoring Kawasan by GIS/Remote sensing adalah implementasi sistem pemantauan kawasan yang menggunakan data spasial (vektor atau raster) yang diperoleh langsung dari lapangan atau tidak langsung yang berasal dari laporan, interpretasi citra, informasi sekunder lainnya yang semuanya ber-georeferensi, diolah menurut kaidah basisdata dan ditujukan untuk efektifitas manajemen kawasan. Pengurusan kawasan konservasi melibatkan banyak unsur kelembagaan dan sekian banyak orang yang jelas-jelas tidak semuanya tahu persis setiap lokasi. Waktu, anggaran, jumlah orang terlibat, luas wilayah kelola(2) berikut setumpuk masalahnya menjadi batasan yang harus dikalkulasi dalam konteks manajemen yang efektif. Dengan demikian monitoring, evaluasi dan penanganan kawasan berbasis data spasial (GIS/Remote Sensing) mutlak dibutuhkan dalam berbagai tingkatan operasional, analisis juga kebijakan. Tool ini telah terbukti efektif, populer dan umum digunakan. Berbeda dengan departemen teknis lainnya, Departemen Kehutanan memiliki karakteristik teritorial –tidak sekedar wilayah administrasi- yang mengemban amanat konstitusi dalam penguasaan lahan atas nama negara hingga 63%(3) luas daratan. operasional kerjanya menangani wilayah ruang dalam pengertian yang sesungguhnya. Alhasil, tugas semacam ini tak pelak lagi memsyaratkan implementasi data berbasis keruangan (spasial).

Tulisan kecil ini mencoba menjelaskan bagaimana monitoring kawasan konservasi by GIS/Remote sensing sesungguhnya sudah dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan permasalahan kawasan. Selain itu juga mencoba memaparkan beberapa instrumen/ kondisi positif yang telah ada yang dapat menjadi akselerator. Namun sekali lagi, penting untuk disepakati bahwa implementasi basisdata spasial merupakan tool yang disubordinasikan kepada tujuan efektivitas manajemen kawasan.

Kondisi Saat ini: Instrumen yang telah ada

Kondisi pertama dan paling utama, keberadaan Pejabat Fungsional PEH dan Polhut. Mereka merupakan instrumen brainware yang memastikan implementasi ini menghasilkan data yang kontinyu. Juklak/Juknis pejabat fungsional umumnya mengandung unsur informasi spasial. Sekiranya mereka selalu dibekali pesawat GPS dalam setiap tugas lapangan maka seluruh temuan dengan mudah dilaporkan sebagai input data spasial. Praktek terbaik telah dilakukan di TN Gunung Halimun Salak. Setiap petugas fungsional memiliki semacam jurnal yang berisi form-form tematik misalnya perjumpaan satwa, kondisi pal batas, temuan pelanggaran dan lain-lain. Desain form dibuat user friendly. Satu lembar form menjadi satu record dengan id berupa kombinasi posisi koordinat dan tanggal pengambilan data. Dalam satu kali jalan –meski dengan SPT patroli misalnya- seorang petugas dapat memperoleh record beberapa tema yang kemudian di-entry di kantor. Melalui protokol data yang telah dibuat, data kemudian mengalir menuju server di kantor Balai yang dikelola oleh staf yang telah ditunjuk khusus menangani aliran data dari semua resort. Pertanyaannya, bagaimana membuat petugas seksi/ resort mau melakukannya ? Adalah naif jika menggunakan alasan bahwa itu adalah pekerjaan mereka dan untuk itulah mereka digaji. Praktek terbaik telah dilakukan TN Alas Purwo. Pihak manajemen telah menyusun aplikasi sedemikian rupa sehingga setiap laporan para petugas fungsional menghasilkan print out dalam format DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit). Trik ini membuat petugas fungsional merasa dimudahkan dan seakan tidak ada tambahan beban baru. Petugas fungsional PEH dan Polhut merupakan aset penentu PHKA dan hal terpenting adalah bagaimana membuat mereka bekerja dengan happy mengumpulkan entry data.

Ada keraguan mengenai siapa yang mengelola data spasial? Pesimisme SDM ini telah dipatahkan oleh survei terakhir yang dilakukan Subdit Pemolaan dan PIKA Dit. KK. Hasil survei telah membenarkan asumsi bahwa sedikitnya ada 1-2 staf yang memiliki kemampuan relatif mengoperasikan aplikasi GIS/Database pada 77 UPT TN/KSDA(4). Instrumen rutin magang di PIKA dan pelatihan yang digelar Pusdiklat Kehutanan atau mitra LSM telah menampakkan hasilnya. Bagaimana dengan hardware? Dipastikan seluruh UPT sudah memiliki beberapa receiver GPS serta PC Desktop atau Laptop dengan prosesor setara intel pentium 4 dengan RAM sedikitnya 512 MB. Hanya perlu sedikit investasi kurang dari 1 juta rupiah untuk menambah keping RAM. Itu saja hardware yang dibutuhkan dalam implementasi ini. Ada ganjalan, tidak semua UPT memiliki software pengolah data spasial yang legal sementara harga yang ditawarkan dapat membiayai beberapa kali operasi pengamanan atau monitoring satwa. Namun demikian beberapa aplikasi opensource atau freeware dapat menjadi alternatif solusi. Banyak aplikasi pengolah vektor, raster dan GIS berbasis web yang dapat diunduh gratis semisal MapWindow, Quantum GIS, GRASS, ilwis, Mapserver,ALOV Map dan lain-lain(5). Learning yang diperoleh dari praktek terbaik di TN Gunung Halimun Salak, TN Alas Purwo, PIKA, Subdit Pemolaan KK dan yang materi di Pusdiklat kehutanan mengajarkan bahwa hal utama tidak terletak pada teknologi tinggi atau software yang mahal melainkan akseptabilitas user dari kesederhaan form isian data dan pilihan aplikasi yang umum(6).

Ganjalan berikutnya adalah ketersediaan data citra satelit. Meskipun Departemen Kehutanan telah menginvestasikan dana yang sangat besar untuk pengadaannya melalui Direktorat Planologi, sudah bukan rahasia lagi betapa sulitnya mengakses data ini. Dituntut kerelaan profesional dalam hal sharing. Fakta kontra produktif ini perlu dicarikan jalan keluar. Beberapa balai taman nasional mendapatkan solusi dari mitra kerjanya. Namun untuk Balai KSDA yang kawasannya tersebar dan tidak memiliki mitra tidak ada pilihan lain kecuali membelinya(7). Data arsip yang tidak terlalu lama dapat menjadi solusi yang murah. Bagaimanapun, kepemilikan data citra mengindikasikan komitmen terhadap kawasan, namun harus tetap mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan dan pos pembiayaan lain yang juga tidak kalah penting. Tidak perlu membeli citra resolusi tinggi jika dengan yang menengah saja sudah cukup.

Instrumen yang lain adalah kebijakan dan rutinitas hubungan kerja. Perpres No.85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) pasal 5 telah menunjuk 14 Departemen termasuk Dephut sebagai simpul jaringan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial. Kemudian dalam Permenhut P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan, masing-masing eselon I menjadi unit kliring (clearing house) sesuai bidang teknis yang ditangani. Kedua payung hukum ini merupakan justifikasi bagi gagasan pembentukan jaringan data spasial kawasan konservasi dimana UPT menjadi anggotanya. Mengapa demikian? karena satu-satunya sumber data berasal dari UPT.

Selama ini data dari UPT mengalir ke pusat di gedung Manggala Wanabakti melalui rutinitas hubungan kerja berupa sistem perdataan sesuai SK Dirjen PHKA No. 140/Kpts/DJ-V/2000 tentang Petunjuk Teknis Perdataan dan Pelaporan lingkup Ditjen PHKA. Instrumen ini telah mapan berjalan mengalirkan laporan setiap UPT ke Sekditjen PHKA setiap bulan, triwulan dan semester. Hanya ada tiga kritik terhadap instrumen ini. Pertama, format yang disusun belum memenuhi kaidah basisdata. Kedua, laporan dikirim dalam bentuk analog/hardcopy. Ketiga, data tidak memiliki atribut koordinat (georeferensi). Fakta ini yang menyebabkan mengapa data laporan rutin tidak dapat diolah untuk memenuhi permintaan informasi dari jajaran pimpinan yang selalu menuntut kecepatan. Alhasil, laporan ini hanya mensuplai kebutuhan rutinitas penerbitan statistik tahunan untuk kemudian tertumpuk merana.

Implementasi sistem monitoring kawasan by GIS/Remote sensing dapat menjadi pendekatan atas situasi tersebut. Namun harus disepakati bahwa hal tersebut bukanlah introduksi yang menambah beban kerja baru. Kerangka berfikir yang seyogyanya dipegang adalah bagaimana meng-improve instrumen yang telah mapan berjalan. Selama tidak diperlukan, perubahan sistem sebaiknya dihindari mengingat perilaku organisasi besar -terlebih birokrasi- terhadap perubahan memakan investasi dan waktu tahun yang tidak sedikit. Setidaknya, tiga kritik teknis diatas dapat dijadikan dasar perbaikan.

Kesimpulan Sementara

Catatan ringkas diatas merupakan sekelumit kondisi saat ini yang membawa pada empat catatan terakhir ini.

Pertama, dari aspek kesiapan sumber daya staf GIS/Remote Sensing dan kesiapan minimal hardware pada dasarnya relatif tidak ada permasalahan karena memang sudah tersedia dan tuntutan spesifikasi pun tidak terlalu tinggi. Ini yang perlu ditegaskan diyakinkan kepada pihak manajemen, sudah saatnya melakukan investasi di bidang ini.

Kedua, aliran data Resort/ seksi wilayah ke Balai dan UPT ke Pusat merupakan fokus perhatian jika sistem monitoring kawasan by GIS/Remote sensing sepakat hendak diimplementasikan. Melembagakan jaringan data spasial kawasan konservasi barangkali bisa menjadi salah satu tawaran untuk aliran data UPT ke Pusat, namun peran resort/seksi wilayah sebagai hulu penghasil data harus menjadi fokus utama.

Ketiga, bukan tugas tulisan ini untuk menjelaskan sistem monitoring kawasan by GIS/Remote sensing seperti apa yang diinginkan. Namun secara umum, sistem yang tidak menjadi varian baru melainkan meresap dalam instrumen yang telah ada merupakan pilihan yang bijak. Pekerjaan besar ini harus melibatkan banyak elemen. Satu-satunya solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini barangkali kita dapat memulainya melalui komunikasi informal lewat networking dan komitmen yang dibangun bersama, lewat milis misalnya. Jika Tuhan dan orang-orang anggaran di pusat mengijinkan, InsyaAllah tahun depan PHKA akan mengadakan workshop khusus terkait tema ini.

Terakhir dan lagi-lagi efektifitas manajemen merupakan kata kunci dari keseluruhan proses. Nilai investasi dan data yang dihasilkan harus sebanding dengan manfaatnya bagi proses operasional dan arah kebijakan penanganan kawasan konservasi. Tidak selayaknya program ini menyedot anggaran sedemikian rupa sehingga membuat patroli lapangan, monitoring fauna atau penyelesaian perkara pelanggaran berjalan tersendat. Efektifitas manajemen harus menjadi pusat perhatian karena jika tidak, sistem monitoring kawasan by GIS/Remote sensing tidak lebih dari sekedar kegenitan teknologi.

(1) Beberapa definisi
“Information about the locations and shapes of geographic features and the relationships between them, usually stored as coordinates and topology” (GIS Dictionary dari www.esri.com)
Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun local (www.id.wikipedia.org)
Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional (Perpres 85/2007 tentang JDSN)

(2) Hasil hitungan terakhir Mei, luas kawasan konservasi berada pada posisi 522 unit seluas ±27.190.992,905 ha

(3) Data Pusren Baplan Dephut, 2009

(4) Maping SDM ini dilakukan lewat email, sms dan facebook yang dalam waktu kurang dari satu bulan telah terkumpul nama-nama personil berkemampuan GIS/Database. Kesimpulannya, network

(5) Sekedar contoh dapat di-googling artikel berjudul Open Source GIS, Iwan Setiawan, S.Si., PM, Email: setiawan@biotrop.org

(6) Tanpa bermaksud promosi, aplikasi MS-Excel dan MS-Access yang memang relative murah sudah akrab di lingkungan kerja. Sekedar gambaran, Excel dapat menampung 65.535 entri data dengan 256 kolom. Lebih jelasnya silakan klik help dan ketik “specification” pada kedua aplikasi itu. Kadarusman dan A. bastaman, Pusdiklat Kehutanan, mengajarkan materi basisdata berbasis MS-Excel dan MS-Access. Lihat http://kadarusmankhts.wordpress.com. Dengan pertimbangan populer dan murah, kebutuhan waktu dan investasi SDM dan software dapat ditekan sehingga alokasi anggaran untuk penanganan langsung kawasan dapat lebih besar.

(7) Alternatif lain, data landsat ±10 tahun lalu secara gratis dapat diunduh di ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/WRS2/. Namun dalam keputusan tertentu dperlukan kehati-hatian mengingat paut waktu tahunnya.

Share

3 Responses so far.

  1. Dadang Manusela says:

    ok, juga artikelnya

  2. Ilham_d says:

    Saya Suka tulisannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>