• Depan
  • › Kategori: Artikel
  • › Pengelolaan Stasiun Penelitian Ketambe

Pengelolaan Stasiun Penelitian Ketambe

Keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser untuk pertama kali dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian Nomor : 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang peresmian 5 (lima) Taman Nasional di Indonesia, yaitu; TN.Gunung Leuser, TN. Ujung Kulon, TN. Gede Pangrango, TN. Baluran, dan TN. Komodo. Berdasarkan Pengumuman Menteri Pertanian tersebut, ditunjuk luasan TN. Gunung Leuser adalah 792.675 ha. Pengumuman Menteri Pertanian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor : 719/Dj/VII/1/80, tanggal 7 Maret 1980 yang ditujukan kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa diberikannya status kewenangan pengelolaan TN. Gunung Leuser kepada Sub Balai KPA Gunung Leuser.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola TNGL pada tahun 1982 telah dikeluarkan 2 (dua) Peraturan, yaitu : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/UM/12/1982 tentang luas wilayah TN. Gunung Leuser di Propinsi Sumatera Utara adalah 213.985 ha yang merupakan gabungan SM Langkat Selatan dan Barat, SM Sekundur, dan Taman Wisata Sekundur. Serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 924/Kpts/Um/12/1982 tentang Luas Wilayah TN. Gunung Leuser di Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 586,500 hektar yang merupakan gabungan SM Gunung Leuser, SM Kluet, SM Kappi dan Taman Wisata Lawe Gurah.

Pada tahun 1997 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 276/Kpts-II/1997 tentang Penunjukan TN. Gunung Leuser seluas 1.094.692 hektar yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 891.646,07 ha dan Sumatera Utara 203.045,68 ha.

Pada pertengahan tahun 1971, Direktorat PPA (Perlindungan dan Pelestarian Alam) Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian sekarang menjadi Direktorat Jenderal PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Kehutanan bersama WNF (WWF-Belanda) membuka Ketambe sebagai Pusat Rehabilitasi Orangutan dan sejak tahun 1979 berubah menjadi Stasiun Penelitian Ketambe.

Stasiun Penelitian Ketambe itu sendiri berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sesuai SK. Menhut Nomor : 276/Kpts-II/1997 dan sarana prasarana yang ada didalamnya adalah milik pemerintah dalam hal ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PHKA Kementeriran Kehutanan.

Sarana dan prasarana tersebut menjadi asset BBTNGL yang tercatat di dalam dokumen Barang Milik Negara (BMN). Apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan aktifitas di dalam kawasan TNGL termasuk di Stasiun Penelitian Ketambe juga menguasai asset yang berada didalamnya tanpa seijin pihak BBTNGL maka melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang bersifat nasional dalam ketentuan ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional”.

Sampai dengan saat ini belum ada qanun yang dikeluarkan sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (2), sehingga Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2006 tidak memiliki rujukan hukum yang jelas.

Pada pasal 150 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari”. Namun sampai dengan saat ini belum ada penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh sesuai amanat pasal 7 ayat (3).

Pada Pasal 270 menyebutkan :

  1. Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.
  3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Keberadaan BPKEL di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) wilayah Propinsi Aceh termasuk Stasiun Penelitian Ketambe adalah illegal yang mana kawasan TNGL merupakan kawasan konservasi yang pengelolaannya masih menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 7 serta penjelasannya, Surat Edaran Direktur Jenderal PHKA Nomor : SE.1/IV-PPH/2010 tanggal 15 Januari 2010, Surat Direktur Jenderal PHKA Nomor : S.104/IV-PPH/2011 tanggal 7 Maret 2011 serta surat Perjanjian Kerjasama Panglima TNI dengan Menteri Kehutanan Nomor : NK.06/Menhut-V/2011 dan Nomor : Kerma/7/III/2011 tanggal 24 Maret 2011. Hasil pengeceka atau pantau kami di Stasiun Penelitian Ketambe sudah adanya perambahan-perambahan yang tidak tertangani dikarenakan pihak BBTNGL tidak bisa masuk ke lokasi tersebut.

Pada tahun 2008 pengelolaan Stasiun Penelitian Ketambe diambil alih secara illegal oleh pihak BPKEL. Agar tidak terjadi dualisme dalam pengelolaan dan pengamanan TNGL maka Kepala Balai Besar TNGL memerintahkan kepada pihak BPKEL untuk segera keluar dari Stasiun Penelitian Ketambe dan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser lainnya melalui surat Nomor : S.622/BBTNGL-2/2011 tanggal 29 Maret 2011.

Artikel lainnya