• Depan
  • › Kategori: Artikel
  • › Penghargaan Dari Fao Dan Tantangan Bagi Penyuluh Kehutanan

Penghargaan dari FAO dan Tantangan Bagi Penyuluh Kehutanan

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia  atau Food and Agricultural Organitation (FAO) memberikan penghargaan dengan kategori Notable Result atau Hasil Terkemuka sebagai wujud apresiasi yang tinggi oleh Dunia Internasional atas upaya pemerintah Indonesia yang secara konsisten menanggulangi kelaparan dan kekurangan gizi berdasarkan target Millenium Development Goals (MDG’s) dan World Food Summit (WFS).  Penghargaan tersebut diserahkan Dirjen FAO Jose Graziano da Silva kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa  pada Sesi ke-38 FAO Conference tanggal 16 Juni lalu di Roma, Italia.

Penghargaan yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia tersebut tentunya akan menimbulkan tanggung jawab dan tantangan dalam mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Masa seperti saat ini menjelang pemilu tahun 2014 jangan sampai hal-hal tersebut dijadikan bahan pencitraan yang seolah-olah hanya hasil kerja segelintir golongan saja. Rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dan bijak menganalisa mana yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sekedar pencitraan semata.

Mencerdaskan Pikiran, Mengatasi Kelaparan

Menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk terus mencerdaskan pikiran rakyat. Kecerdasan pikiran atau yang lebih dikenal dengan Intellegence Quatient (IQ) sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang dan secara komulatif menentukan kualitas kehidupan bermasyarakat. Kecerdasan yang lain adalah kecerdasan spiritual (Spriritual Quatient) dan  kecerdasan emosional ( Emosional Quatient ) menjadi tiga serangkai yang menyusun harga diri seseorang. Bagi kehidupan bernegara berbicara tentang kecerdasan pikiran sangatlah komplek dalam pelaksanaannya dan begitu mudah bila dijadikan bahan propaganda.

Masyarakat yang cerdas tentu akan lebih bertahan dalam menghadapi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pangan. Tidak hanya sekedar tidak lapar saja bahkan sudah bisa menentukan jenis-jenis bahan pangan yang bermutu tinggi.  Sebagai sebuah hubungan yang tidak terpisahkan antara perut dan otak begitu juga sebaliknya. Gaung Mencerdaskan Pikiran Mengatasi Kelaparan selalu diserukan di seluruh penjuru bumi pada hari pangan sedunia tanggal 16 Oktober setiap tahun.  Hal ini sebenarnya bisa dijadikan pijakan bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi kelaparan dan kekurangan gizi. Arah APBN kita bisa dikawal menuju pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga target yang dicapai lebih jelas.

Pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat dapat dilakukan secara bertaha. Dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi juga pendidikan informal di luar sekolah dengan memberdayakan seluruh petugas penyuluh yang ada baik penyuluh kesehatan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pendidikan pada jenjang sekolah formal yang telah ada semestinya didorong bagaimana setiap anak didik bisa berkreasi terutama dalam hal kewirausahaan yang bisa dikerjakan sebagai sampingan selain tugas pokok belajar di bangku sekolah.

Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ancaman besar yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah potensi terjadinya perang dan konflik, kemiskinan, penyakit menular yang mematikan dan degradasi lingkungan. Krisis energi saat ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan ketiga kebutuhan pokok manusia, bagaimana manusia bisa meningkatkan produksi. Pangkal dari semuanya adalah keterbatasan sumber daya baik pangan, sandang dan papan. Bangsa yang mampu bertahan dan mandiri dalam ketiga aspek tersebut dapat mengeliminir keempat ancaman di atas.

Rakyat Indonesia yang dikenal sebagi petani harusnya bisa menjadi penopang kebutuhan pangan Nasional.  Kondisi ideal tersebut hingga saat ini masih belum bisa terpenuhi. Luas lahan pertanian hanya berkisar 13 juta hektar dengan jumlah petani lebih kurang 30 juta jiwa.  Luas lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin berkurang akibat alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan. Hal tersebut semakin memperburuk kondisi pertanian di Indonesia. Timbul pertanyaan benarkah kita layak mendapatkan Notable Result tersebut ? Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pangan apabila luas pertanian terus berkurang walaupun diupayakan intensifikasi pertanian seoptimal mungkin.

Petani kita sebagian besar hidup di daerah terpencil seperti di sekitar kawasan hutan. Ada sekitar 11-12 juta jiwa masyarakat kita yang berada di daerah penyangga kawasan hutan umumnya sebagai petani.  Kondisi mereka saat ini masih belum layak disebut sejahtera. Petani yang berada di sekitar perkotaan seperti Bogor, Cianjur, Deli Serdang, Pematang Siantar, dan berbagai kota di wilayah Indonesia mungkin masih lebih baik karena akses informasi dan alih teknologi pertanian sudah cepat dan mudah diaplikasikan sehingga kesejahteraan juga membaik.

Masyarakat yang berada di daerah penyangga kawasan hutan pada umumnya berada dalam kondisi yang tertinggal. Lahan pertanian mereka luas namun hasil produksi masih rendah.  Mereka masih belum benar-benar fokus dalam budidaya pertanian karena mereka masih bisa mendapatkan hasil lain dari hutan seperti kayu dan hasil hutan non kayu seperti rotan, madu bahkan satwa liar yang dilindungi secara illegal. Perilaku tersebut semakin membahayakan. Bukan hanya kelaparan saja yang mengancam akan tetapi berakibat pada degradasi lingkungan dan ekosistem secara luas.

Pemberdayaan petani di sekitar kawasan hutan harus secara intensif dilakukan. Metode intensifikasi pertanian dapat diterapkan dengan berbagai jenis tanaman pangan. Dalam hal ini peran petugas penyuluh kehutanan menjadi semakin penting.

Saat ini lahan pertanian di sekitar kawasan hutan banyak yang sudah menjadi kebun kelapa sawit dan karet. Pola tanam kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas akan mendorong masyarakat untuk melakukan perambahan hutan. Kelapa sawit dan karet merupakan komoditi yang menjanjikan sehingga masyarakat seringkali mengabaikan faktor lingkungan demi perluasan kebun kelapa sawit dan karet.

Lahan-lahan yang seharusnya bisa menjadi lumbung padi dan tanaman palawija saat ini telah banyak berubah menjadi kebun sawit.  Perkembangan kebun sawit masih kurang dikontrol oleh pemerintah menjadi bom waktu dimana Indonesia yang harusnya menjadi lumbung padi akan terus menerus tergantung negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok.  Aksi kampanye untuk mengganti beras dengan jenis bahan pangan lain sepertinya belum membuahkan hasil, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih memilih beras sebagai bahan pangan, sehingga tanah Jawa dulu disebut Jawadwipa.

Ketergantungan bahan pangan dengan negara lain membuat negara kita sangat rapuh. Harga kebutuhan pangan akan meningkat dengan kualitas yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Pemerintah harus dengan sangat serius memberdayakan masyarakat dalam menanam tanaman pangan. Jaminannya harga yang bagus dengan standart kualitas yang ditentukan. Bahan pangan yang mencukupi dan berkualitas tentu akan mendorong gizi masyarakat agar hidup sehat jasmani dan rohani.  Petugas penyuluh kehutanan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas seperti sejarah, ekonomi, teknologi, pertanian, kesehatan, sosial dan budaya. Fokus saat ini adalah bagaimana mengalihkan budaya merambah, membalak dan berburu secara illegal dengan aktivitas lain yang lebih beradab dan meningkatkan kualitas hidup.

Kemandirian

Pemberian bantuan kepada masyarakat harus bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Pemberian kompensasi BLSM sebagai akibat kenaikan BBM harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang salah satunya mendorong kemandirian pangan terutama produksi beras dan gizi masyarakat.  Pemberian bantuan kepada masyarakat perkotaan dan pedesaan yang tidak bertani bisa lebih pada kewirausahaan tergantung dari masing-masing wilayah. Di daerah perkotaan dan pedesaan yang lahannya tidak terlalu luas dapat dikembangkan tanaman hias seperti anggrek. Hingga saat ini permintaan anggrek di dalam negeri masih sangat tinggi. Sebagai contoh untuk kota Medan saja lebih dari 300 ribu pot per tahun dan masih impor dari Thailand.

Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi petugas penyuluh kehutanan untuk memanfaatkan peluang memberdayakan masyrakat sekitar kawasan hutan sehingga memberikan penghasilan tambahan seperti melalui konservasi anggrek. Kegiatan lain tentunya masih sangat banyak tergantung dari potensi dan kondisi alam suatu wilayah. Penyuluh kehutanan bisa menjadi katalisator transformasi dari petani konvensional menjadi petani dengan teknologi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Optimisme untuk mencapai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kementerian Kehutanan terkait dengan pendapatan masyarakat di daerah penyangga adalah Rp 800.000,- per KK harusnya bisa dicapai.

Peningkatan pendapatan dari sumber yang dapat dikelola secara lestari menjadikan masyarakat mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi keluarga. Seiring sejalan antara kecerdasan pikiran dan mengatasi kelaparan dalam lingkup yang kecil yaitu kehidupan keluarga.

Penulis : Slamet Indarjo,S.Hut/Penyuluh Kehutanan BBTNGL, ditulis untuk buletin JejakLeuser.

Artikel lainnya