Sekoci Gak Akan Aman Bila..

Keberadaan kawasan hutan TNGL di Propinsi Sumatera Utara khususnya di SPTN wilayah VI Besitang – Resort Sekoci semakin terancam dengan meningkatnya gangguan perambahan hutan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Isu pembalakan liar (Illegal logging) bukan lagi trend topic yang menarik di kawasan resort Sekoci berganti menjadi masalah HAM (Hak Asasi Manusia) yang terus digaungkan. Padahal yang menjadi target utama adalah penyelamatan kawasan hutan TNGL yang sejatinya sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup masyarakat disekitar hutan khususnya namun berbalik isu menjadi penyelamatan perambah yang berkedok pengungsi asal Aceh.

Balai Besar TNGL selama 2 (dua) tahun belakangan ini terus fokus kepada kegiatan refresif dalam penyelamatan kawasan hutan, kegiatan yang notabene merupakan benteng terakir dalam mempertahankan kawasan hutan. Kegiatan pre-emtif, preventif, persuasif yang sejatinya sebagai jalan yang tepat dalam menyelesaikan kasus perambahan hutan terutama di Resort Sekoci belum juga mendapat titik temu antara pemerintah (Balai Besar TNGL) dan masyarakat yang menempati kawasan hutan di Sei Minyak, Barak Induk, dan Damar Hitam.

Operasi pengamanan hutan di resort Sekoci terus dilakukan oleh Balai Besar TNGL bekerjasama dengan pihak terkait diantaranya TNI, POLRI, Satpol PP, Pemda, Dinas Kehutanan, dan LSM yang bergerak dalam bidang konservasi. Terhitung tahun 2011 Balai Besar TNGL melaksanakan operasi gabungan secara besar-besaran selama 2 (dua) kali, pertama pada bulan juni 2011 yaitu tanggal 24-26 juni 2011 dengan jumlah personil ± 1.200 personil. Operasi ini kandas di tengah jalan demi menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan mencegah terjadinya bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa. Balai Besar TNGL dan personil lainnya memilih mundur di bawah kodal Kapolres Langkat.

Pada tahun yang sama tepatnya di bulan  Nopember s/d Desember 2011, Balai Besar TNGL kembali menggelar Operasi Khusus Pengamanan Hutan (OKPH) secara terpadu. Hal ini diambil sebagai langkah kongkrit penyelesaian permasalahan perambahan hutan di kawasan TNGL wilayah kerja Resort Sekoci.. Selain itu juga dilakukan penjagaan dan pengelolaan area rehabilitasi/restorasi kawasan bersama masyarakat secara kolaboratif mengingat Besitang dianggap sebagai persoalan yang pelik terkait keberadaan masyarakat konflik yang secara tipologi dibagi beberapa bagian besar yakni pemilik usaha perkebunan, spekulan lahan, petani penggarap, eks pengungsi Aceh dan illegal logging.

Eksistensi eks pengungsi Aceh di kawasan TNGL menjadi duri dalam daging bagi pihak Balai Besar Perambah kawasan hutan kini menyatu dalam lingkaran eks pengungsi Aceh yang menyebabkan kesulitan besar bagi Balai Besar TNGL dalam melakukan tindakan refresif terhadap perambah di kawasan hutan khususnya di Barak induk, Sei Minyak, dan Damar Hitam. Meskipun pihak TNGL sudah menumbangkan sawit sekitar 600 ha di wilayah kerja resort Sekoci namun tidak membuat perambah mundur  sedikitpun, dan masyarakat yang tergabung dalam lingkaran eks pengungsi Aceh malah menjadi brutal terbukti pada tanggal 2 Mei 2012 terjadi pengrusakan kantor Resort Sekoci dan 2 (dua) unit mobil dinas. Namun demikian pemerintah (Balai Besar TNGL) tetap berjuang menunaikan amanahnya dalam mengelola kawasan TNGL. Sepanjang tahun 2011 s/d 2012 sebanyak 3 orang perambah yang diduga sebagai otak intelektual ditangkap.  Mereka ini disinyalir sebagai penggerak massa dalam menghambat penyelesaian permasalahan perambahan di kawasan TNGL.

Operasi di TNGL tidak pernah putus. Terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Mengingat komitmen seluruh pihak baik pusat maupun di daerah, diantaranya Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Besar TNGL, Gubernur Sumatera Utara, selain itu DPRD Sumatera Utara, Pangdam I Bukit Barisan, Kapoldasu, Danrem  Pantai Timur, Bupati Langkat, Kapolres Langkat, Dandim 0203 Langkat, Kajari,Kepala Dinas Kehutanan Langkat, Dan Yonif 8 Marinir, dan Satpol PP, kerjasama ini terus berlanjut sampai saat ini, karena  dengan kerjasamalah penyelesaian perambahan kawasan hutan TNGL akan terselesaikan.

penebangan sawit

Kementerian Kehutanan sebagai wakil dari pemerintah harus segera bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus penyerobotan lahan konservasi di seluruh wilayah pelosok negeri ini. Pembiaran yang terkesan selama ini harus disikapi secara arif jika tidak kasus-kasus penyerobotan lahan akan terus terjadi dan menimbulkan korban baik dari pihak masyarakat yang menduduki lahan maupun petugas selaku pelaksana di lapangan. Lebih bijak rasanya jika elit-elit pemegang kekuasaan duduk bersama dalam menekan terjadi kasus-kasus penyerobotan lahan, jika semua tutup mata dan hanya seolah menjadi urusan Kementerian Kehutanan maka penulis yakin tidak akan bisa terselesaikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Balai Besar TNGL sebagai perpanjang tangan dari Kementerian Kehutanan di daerah dalam menyelesaikan kasus penyerobotan lahan di wilayah kerja resort Sekoci sangatlah tidak mungkin jika sendirian. Terlebih kasus ini sudah menjadi isu nasional, perhatian komnas HAM terhadap kasus ini cukup menguras energi, terbukti dengan surat yang dikirim kepada pihak BBTNGL dengan perihal pemberhentian sementara Relokasi warga eks pengungsi Aceh dari kawasan TNGL.

Balai Besar TNGL sejauh ini tidak pernah bertindak secara personal, asas kerjasama menuju mufakat selalu menjadi langkah awal dalam penyelesaian kasus TNGL, bukan berarti masalah ini tidak terselesaikan karena seolah pihak TNGL tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah, hampir setiap melakukan operasi khusus pengamanan hutan (OKPH) pihak TNGL selalu mengundang pihak-pihak terkait, minsalnya saja Kapolres Langkat, Kodim 0203 Langkat, DPRD Tingkat II, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat I dan II, Dinas Kehutanan Tingkat I dan II, serta lsm ataupun NGO yang bergerak dibidang lingkungan hidup, namun pada saat action di lapangan selalu ada duri dalam daging, lagi-lagi pihak TNGL harus menelan pil pahit dalam penyelesaian kasus di Sekoci.

Kembali ke judul di atas tentu  kita sedikit merenung apa makna judul di atas, namun  itulah realita di lapangan,  sering  kali operasi khusus  pengamanan hutan di Sekoci di pandang hanya sebatas proyek semata di kalangan orang-orang yang acap kali berfikir negatif, namun  para pemikir negatif tersebut juga tidak bisa disalahakan begitu saja, mereka orang awam  tentu  menyimpulkan  apa  yang  mereka lihat di lapangan, kegagalan  mengeluarkan perambah dari resort Sekoci sebagai tolak ukur  bagi  orang-orang  yang selalu memonitor  kegiatan di lapangan  terkait operasi khusus pengamanan hutan di Sekoci, tentunyan dengan dana yang  cukup besar bagi pemikir-pemikir negatif  yang mengukur segalanya dengan  uang, padahal pemerintah (TNGL) sangat kekurangan dana terkait membebaskan perambah berkedok pengungsi dari luas areal  ± 22.100 ha.

Menurut  penulis ada beberapa aspek penyebab belum berhasilnya penanganan kasus perambahan di resort Sekoci:

  1. 1.      Aspek Penegakan Hukum

Aspek ini cukup menguras energi dalam menyelesaikan masalah Sekoci, TNGL sebagai eksekutor di lapangan  sering kali tidak didukung para penegak hukum, silahkan simpulkan siapa penegak hukum tersebut. Sebesar apapaun dana yang digelontorkan pemerintah terkait penyelesaian kasus Sekoci sama  halnya seperti memberikan  makan ikan yang tidak bisa dipanen sampai kapanpun, malah masalah menjadi rumit dan pelik ketika mempertimbangkan dengan penegak hukum mana TNGL harus bekerjasama. Sungguh ironi memang, negeri yang terkenal dengan negara hukum seolah tumpul ketika masyarakat sudah bersatu memperjuangankan lahannya dengan istilah demi isi perut, penegak hukum yang seharusnya tegas malah tampak lemah. Ketika penegak hukum lemah, masyarakat makin menjadi brutal.Ibarat mimpi di siang bolong Sekoci aman jika para elit-elit penegak hukum terkesan tidak tegas di mata masyarakat (Perambah).

  1. 2.      Aspek Inkonsistensi Kebijakan

Disamping aspek penegakan hukum yang loyo, ibarat main yoyo lempar sana-lempar sini, yang sering tersandera adalah aspek kebijakan oleh kepentingan berbagai elit. Inkonsistensi yang dijalankan dalam penyelesaian kasus Sekoci adalah ditemukannya kebijakan yang dibuat oleh beberapa pihak yang mempunyai otoritas dalam hal membela kepentngan rakyat. Balai Besar TNGL sangat dipusingkan ketika elit-elit partai yang berdiri atas nama rakyat membela rakyat (pengungsi/perambah) berada di dalam kawasan TNGL. Mereka berdalih sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan hak-hak rakyat, bila para elit-elit partai bisa diajak bekerjasama tentu pihak pemerintah (TNGL) sangat mudah menyelesaikan masalah Sekoci.

Inkonsistensi kebijakan terkait penyelamatan hutan di Sekoci acap kali terlihat ketika dilakukannya eksekusi di lapangan. Konsistensi para pemutus kebijakan hanya di kertas saja, ketika dilakukannya rapat terkait strategi-strategi yang akan ditempuh dalam penyelamatan hutan di Sekoci seakan semua elit setuju, baik dari pemerintah pusat, daerah, para penegak hukum, wakil rakyat, dll. Namun pada saat eksekusi, lagi-lagi selalu ada duri dalam daging, jadi wajar saja kalau  pemerintah (TNGL) selalu gagal dalam  mengeksekusi pengungsi dan perambah dari dalam kawasan TNGL, faktor inkonsistensi ini sangatlah berperan dalam  penyelesaian kasus di Sekoci.

  1. 3.      Aspek Kelembagaan lokal (Adat/Desa)

Aspek ini cukup penting dalam menyelesaikan kasus Sekoci, pemerintah (TNGL) apakah sudah pernah merangkul lembaga-lembaga lokal dalam penyelsaian Sekoci, tentu mungkin, penyelesaian kasus Tangkahan bisa dijadikan contoh, peran lembaga lokal bisa mengantarkan tangkahan menjadi hutan kembali, bahkan sekrang bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal, bagaimana dengan Sekoci? entahlah,,,,

Penulis menyimpulkan bahwa satu visi dan satu misi merupakan win –win solution dalam penyelesaian kasus Sekoci. Dari kacamata penulis tidak ada jalan  lain selain satu visi dan satu misi semua pihak bila benar-benar serius dalam penyelamatan hutan TNGL wilayah Resort Sekoci. Seyogyanya kita harus satu kata dan perbuatan,khususnya internal pemerintah itu sendiri, elit-elit partai yang mewakili rakyat, para penegak hukum seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, dll karena mimpi rasanya jika kita punya persepsi dengan OKPH yang terus dilakukan pihak pemerinatah (TNGL). Terlebih itu upaya refresif dan apapun namanya jika tidak satu kata dan satu langkah diantara pengambil kebijakan dan keputusan  rasanya cukup sulit menyelesaiakan kasus Sekoci.. semoga selalu ada jalan dalam penyelesaian Sekoci dan tidak pernah berhenti sampai disini.

Penulis: Ali Sadikin, Polhut BBTNGL,
ditulis untuk Buletin Jejak Leuser edisi tahun 2013
Gambar: dokumentasi BBTNGL

Artikel lainnya